Implementasi Pemerintahan Yang Ditempatkan Terhadap SKPD-SKPD

Balai Besar Penambahan Produktivitas (BBPP) Ditjen Binalattas Kementerian Ketenagakerjaan serta Pemerintah Kota Bekasi bakal lekas mengerjakan penandatanganan nota kesepakatan terkait program pengukuran produktivitas makro serta mikro.

Perihal itu tersingkap dalam pertemuan Kepala BBPP Ditjen Binalattas Kemnaker RI Chairul dengan Wali Kota Bekasi Anugerah Effendi bersama-sama Grup Kerja Fitur Wilayah (SKPD) serta Kepala Bappeda Kota Bekasi di Bekasi , Jawa Barat, Kamis petang, 9 Mei 2019.

Dalam pertemuan singkat itu, Chairul mengenalkan salah satunya program teratas BBPP ialah program pengukuran produktivitas makro serta mikro yang bisa diimplementasikan pada lokasi Kota Bekasi.

" Pengukuran produktivitas ini jadi potret untuk kepala wilayah dalam bikin serta mengaplikasikan beberapa kebijakan buat menambah produktivitas, baik makro ataupun mikro terutama di lokasi Kota Bekasi, " kata Chairul.

Chairul memberi tambahan, perkembangan ekonomi bertautan berubah menjadi arah khusus peraturan pemerintah lewat penambahan produktivitas jadi maksud pembangunan. Produktivitas di pandang jadi sinyal penting dalam pembangunan nasional.

“Produktivitas pun berubah menjadi salah satunya acara prioritas pemerintah Indonesia. Perihal ini tercermin dengan masuknya program penambahan produktivitas dalam Nawacita yg digaungkan pemerintah periode 2014-2019, ” kata Chairul.

Read More : cara verval ptk 2019

Menurut Chairul, jadi salah satunya acara khusus pemerintah, pengukuran produktivitas berubah menjadi perihal penting buat menyaksikan efisiensi proses produksi yg udah dilaksanakan dalam membuahkan output.

“Pengukuran dilaksanakan dengan membanding-bandingkan output yg dibuat dengan input yg dimanfaatkan buat menghasilkan output berwujud barang serta layanan. Aspek input dalam proses produksi bisa berwujud bahan baku, tenaga kerja, mesin, metoda, dan modal.

" Dengan mengukur tingkat produktivitas tenaga kerja, maka dapat diraih deskripsi keadaan serta mutu Sumber Daya Manusia (SDM) negara dalam wujudkan dambaan pembangunan dan bisa menyaksikan sejauh berapa peran tenaga kerja pada perkembangan ekonomi, " pungkasnya.

Selesai mendapat keterangan Chairul, Wali Kota Bekasi langsung memerintahkan terhadap barisannya buat bikin draf Nota Kesepakatan (MOU) di antara Wali Kota Bekasi dengan Kepala BBPP, serta menyuruh semuanya barisannya semasing biar lekas bikin Persetujuan Kerja Sama (PKS) dengan BBPP.

Anugerah Efendi mengemukakan Kota Bekasi punyai 46 program implementasi pemerintahan yg ditempatkan terhadap SKPD-SKPD yg berada pada Kota Bekasi.

" Kami lekas kordinasi dengan Kepala BBPP buat mengerjakan pengukuran produktivitas, buat berubah menjadi rekomendasi untuk pimpinan wilayah terutama Wali Kota Bekasi dalam bikin beberapa kebijakan yg lebih produktif, " pungkasnya.